Diklat Teknis Pengenalan Rencana Kerja Dan Anggaran Belanja Panas Bumi

 

Sumber daya energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia. Selain itu, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup orang banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secaa berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan negara.

Penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesehjateraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dapat mendorong kegiatan panas bumi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Panas Bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, berpotensi besar yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber energi pilihan dalam keanekaragaman energi nasional untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan demi terwujudnya kesehjateraan rakyat.

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

Pemanfaatan Panas Bumi relatif ramah lingkungan terutama karena tidak memberikan konstribusi gas rumah kaca sehingga perlu didorong dan dipacu perwujudannya. Pemanfaatan Panas Bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang kegiatan Usaha Panas Bumi.

Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya panas bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun tahap kegiatan Usaha Panas Bumi meliputi Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi, Penetapan Wilayah Kerja dan Pelelangan Wilayah Kerja, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitasi dan Pemanfaatan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk memberikan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi melalu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengenalan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Panas Bumi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Pusat Diklat KEBTKE) pada tanggal 17 s.d. 20 Maret 2014 di Jakarta.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

 

   
Copyright © 2017 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. All Rights Reserved.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral