BELAJAR REGULASI KETENAGALISTRIKAN BERSAMA PPSDM KEBTKE

" BELAJAR REGULASI KETENAGALISTRIKAN BERSAMA PPSDM KEBTKE "
sri asih

BELAJAR REGULASI KETENAGALISTRIKAN BERSAMA PPSDM KEBTKE

Rabu, 6 Mei 2020

PPSDM KEBTKE menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis “Regulasi Ketenagalistrikan”, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2020, jumlah peserta 56 orang yang terdiri dari pemerintahan, badan usaha, industri, masyarakat umum, dan juga mahasiswa. Pelatihan daring regulasi ketenagalistrikan dibuka secara umum tidak dipungut biaya, dilaksanakan secara online melalui aplikasi zoom, seluruh pendaftar (calon peserta) melalui proses seleksi dan konfirmasi, dan peserta yang mengikuti kegiatan ini tidak dipungut biaya apa pun (gratis). Untuk dapat mengikuti kegiatan ini, calon peserta memenuhi persyaratan, mendaftar secara online, dan lolos seleksi yang dilakukan oleh panitia.

Materi yang disampaikan terdiri dari Usaha Ketenagalistrikan, Keselamatan Ketenagalistrikan, Standar Kerja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK), Diskusi Paralel Semua Materi dan Sharing Pengalaman Partisipan.

Tujuan pelatihan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang mampu menjelaskan tentang Usaha Ketenagalistrikan, Keselamatan Ketenagalistrikan, serta Standar Kerja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK).

Laode Sulaeman selaku Kepala PPSDM KEBTKE menyampaikan bahwa pelatihan regulasi ketenagalistrikan masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang mana arah pengembangan penyediaan tenaga listrik sejalan dengan tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar.

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan, di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Diharapkan proses bisnis penyediaan tenaga listrik yang selama ini dianggap lamban oleh pelaku usaha karena faktor belum adanya kejelasan terkait prosedur pengusulan dan penetapan tarif tenaga listrik bagi tenant pemegang wilayah usaha di Wilayah Usahanya (Khususnya Kawasan Industri) yang mengakibatkan terhambatnya percepatan investasi, dapat diminimalisir.

Sebagai pedoman dalam penetapan tarif tenaga listrik yang dibayar konsumen dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum yang memiliki Wilayah Usaha Penyedia Tenaga Listrik tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik. Permen ESDM ini dilatar belakangi keberadaan sekitar 50 Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Luar PT PLN (Persero), namun hanya beberapa Wilayah Usaha yang telah memiliki penetapan tarif tenaga listrik dari Pemerintah Daerah. Sebagai upaya untuk menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut sekaligus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, Peraturan Menteri ESDM 47 tahun 2018 lahir, dengan pokok-pokok pengaturan meliputi: Pemegang IUPTL dapat menerapkan tarif tenaga listrik sementara apabila dalam jangka waktu tiga bulan DPR atau DPRD belum memberi persetujuan dengan menggunakan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) atau tarif tenaga listrik pemegang IUPTL.

Untuk meningkatkan listrik di 3T perlu ada keterlibatan pihak swasta, saat ini rasio elektrifikasi 98,6%, targetnya 99,9%. Kemudian untuk wilayah pedesaan untuk rasio elektrifikasi desa mencapai 97,6% sehingga masih ada 2,4% atau sekitar yang 2.000 desa yang belum teraliri listrik. Ke depannya akan menekankan pada program listrik desa menggunakan berbagai sumber listrik yang ada di daerah tersebut. Baik itu renewble energy, geothermal, solar panel, hydro dan lain-lain, katanya.

Laode mengharapkan kepada seluruh peserta setelah mengikuti diklat ini peserta dapat menjelaskan tentang Usaha Ketenagalistrikan, Keselamatan Ketenagalistrikan, serta Standar Kerja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK), tambahnya.

Untuk pelatihan berikutnya PPSDM KEBTKE saat ini telah menjadwalkan beberapa kegiatan pelatihan yang terdiri dari distance learning Pemanfaatan EBT PLTMH & PLTB yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 Mei 2020, Distance Learning Implemntasi Manajemen Energi pada Gedung Kantor Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Juni 2020, kepada pengelola kantor pemerintah badan usaha/industri yang bergerak di Bidang Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dapat bergabung untuk sesi berikutnya sesuai kebutuhan.

Selain layanan pelatihan dan sertifikasi, PPSDM KEBTKE juga memberikan layanan dalam bentuk bimbingan teknis, jasa audit energi dan jasa penunjang lainnya yang terkait dengan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

Kami SIAP menjadi bagian dan Partner Terpercaya dalam pengembangan SDM Bidang Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

PPSDM KEBTKE TANGGUH PENUH ENERGI!

CEPAT CERMAT PRODUKTIF

Informasi pelatihan, sertifikasi, dan jasa umum:

Sdri. Rifka HP. 0877-5666-9028 / Sdr. Anggit HP. 0 852-8804-0600

Email: informasi.ppsdmkebtke@esdm.go.id

Web http: //diklat.ppsdmkebtke.esdm.go.id

(SA)


Penerbit : sri asih - 2020-05-06 12:17:00
© 2018 Esdm - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. All rights reserved.